Rieke menegaskan, Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY. “Na...
Rieke menegaskan, Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY. “Namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat “salah urus” yang terjadi. Saya masih meyakini ‘Jokowi adalah Solusi’,” ucapnya.
Pemerintah Jokowi-JK sudah pasti dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam waktu dekat.
Menurut Rieke Diah Pitaloka politikus PDI-P, kebijakan menaikkan BBM yang akan diambil Jokowi-JK merupakan warisan Pemerintahan SBY, Rieke mengumpamakan kebijakan tidak populis tersebut sebagai “lagu lama kaset baru”.
“Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan Pemerintahan SBY? Rp80 T atau Rp109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya, SBY telah menegaskan “salah urus” negara plus keuangannya,” ujar Rieke dalam keterangan pers, Kamis 7 November 2014.
Namun, kata Rieke, semua pihak harus tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. “Tanyakan saja langsung kepada Pak SBY dan para menterinya, terutama Menteri Keuangan Chatib Basri, betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya?” tutur Rieke.
Pertanyaan itu, kata Rieke, sangat penting. Bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah SBY, melainkan supaya jelas kondisi keuangan negara saat ini. [vivanews]
COMMENTS